Tulungrejo 2 Mei 2026, mediainvestigasimerahputih.online - Dugaan ketidakjelasan pengelolaan aset desa mencuat di Desa Tulungrejo. Sorotan publik tertuju pada pengelolaan lahan parkir dan lapak usaha yang berada di lingkup desa, yang seharusnya menjadi sumber pemasukan resmi. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, aliran dana dari sektor tersebut tidak pernah dipaparkan secara terbuka dan tidak dirasakan manfaatnya oleh warga selama kurang lebih tiga tahun terakhir.

Warga menyebut kondisi ini seperti “air mengalir tanpa muara”aktivitas penarikan parkir dan sewa lapak tetap berjalan, namun tidak ada kejelasan ke mana hasilnya dialokasikan. Beberapa masyarakat bahkan mengaku telah berulang kali menanyakan hal tersebut, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Situasi ini semakin menguat setelah muncul informasi bahwa sejumlah perangkat desa juga tidak mengetahui secara rinci pengelolaan maupun peruntukan dana tersebut.

Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa hingga kini belum membuahkan hasil. Yang bersangkutan disebut sulit dihubungi dan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang berkembang. Kondisi ini memperbesar spekulasi di tengah masyarakat, karena dalam tata kelola pemerintahan desa, keterbukaan informasi merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan, terlebih menyangkut aset publik.

Selain persoalan keuangan, warga juga menyoroti keberadaan wahana hiburan berupa dermolen yang ditempatkan di area desa. Yang menjadi perhatian adalah kondisi lokasi yang disebut telah dicor permanen. Hal ini dinilai janggal karena pemanfaatan aset desa seharusnya melalui prosedur yang jelas, termasuk izin dan transparansi kepada masyarakat. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan baru mengenai dasar kebijakan serta pihak yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, beredar pula informasi mengenai dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan oknum pemerintah desa maupun pengelola BUMDes dalam pengelolaan parkir dan lapak. Dugaan ini mengarah pada potensi konflik kepentingan yang dapat mencederai prinsip tata kelola yang bersih. Ibarat “pagar makan tanaman”, kepercayaan masyarakat menjadi taruhannya.

Secara hukum, pengelolaan aset desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 juga menegaskan tata cara pengelolaan aset desa secara tertib dan terbuka. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, maka hal tersebut dapat berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun demikian, seluruh dugaan ini tetap memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Masyarakat Tulungrejo kini menuntut kejelasan. Mereka mendesak adanya transparansi terkait pemasukan dan penggunaan dana parkir serta lapak, audit independen terhadap pengelolaan selama tiga tahun terakhir, serta klarifikasi resmi dari pemerintah desa dan pengelola terkait. Harapan lain yang disampaikan adalah agar jika terbukti terdapat pelanggaran, penegakan hukum dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih.

Situasi ini menjadi cerminan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan aset publik. Ketika informasi tertutup dan komunikasi terputus, ruang kecurigaan akan semakin melebar. Seperti peribahasa, “sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya tetap tercium juga.” Publik kini menunggu jawaban pasti, apakah ini sekadar persoalan administratif, atau ada persoalan yang lebih dalam dalam pengelolaan aset Desa Tulungrejo.