Foto Ilustrasi

Kediri, mediainvestigasimerahputih.online – Skandal dugaan korupsi berjamaah dalam pengadaan perangkat desa di Kediri kini memasuki babak yang semakin panas dan menyita perhatian publik. Proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Surabaya membuka fakta-fakta mencengangkan terkait aliran uang yang diduga melibatkan banyak pihak.

Dalam persidangan, para tersangka disebut telah mengakui menerima uang yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut. Bahkan, yang membuat publik tercengang, uang hasil dugaan suap itu telah dikembalikan secara bersama-sama oleh para penerima.

Namun, publik tidak serta-merta menerima hal itu sebagai penyelesaian. “Mengembalikan bukan berarti menghapus, apalagi jika itu uang haram,” begitu suara yang kini ramai digaungkan masyarakat.

Peribahasa “api dalam sekam” tampaknya tepat menggambarkan situasi ini. Di permukaan terlihat tenang, namun di dalamnya membara dan siap meledak kapan saja. Dugaan keterlibatan oknum lintas sektor, mulai dari aparat pemerintahan hingga isu yang menyerempet institusi penegak hukum, menjadi topik panas yang terus diperbincangkan.

Masyarakat mempertanyakan logika sederhana, apakah mungkin praktik sebesar ini berjalan tanpa diketahui oleh para pemegang kekuasaan, atau justru ada pihak-pihak yang sengaja membiarkan karena ikut menikmati aliran dana. Sindiran keras pun muncul, “Kalau bukan main bersama, tak mungkin bisa diam bersama.”

Di sisi lain, langkah aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai masih belum menunjukkan transparansi penuh. Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar proses yang berjalan tanpa arah jelas.

Secara hukum, dugaan praktik suap dalam perkara ini mengarah pada pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dapat dikenakan sanksi pidana, kemudian bagi pihak yang menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor juga dapat dipidana, bahkan dalam hal penerimaan suap yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a dan b, ancaman hukumannya lebih berat hingga penjara seumur hidup, serta setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 12B juga dianggap sebagai suap apabila tidak dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembalian uang hasil dugaan suap dalam kasus ini tidak serta-merta menghapus unsur pidana, melainkan hanya dapat menjadi pertimbangan yang meringankan di hadapan hukum, sehingga seluruh pihak yang terlibat baik sebagai pemberi, penerima maupun pihak yang memfasilitasi tetap memiliki potensi untuk diproses secara hukum.

Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi integritas penegakan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kediri. “Hukum jangan seperti bayangan mengikuti yang kuat, meninggalkan yang lemah.”

Masyarakat Kediri kini menunggu dengan penuh harap sekaligus was-was, apakah aparat berani mengungkap semua pihak yang terlibat atau justru kasus ini akan perlahan tenggelam tanpa kejelasan.

Jika keberanian itu tidak muncul, maka bukan hanya pelaku yang bebas, tetapi kepercayaan rakyat yang akan hilang. Sorotan publik semakin tajam, tekanan sosial semakin kuat. Kini saatnya pembuktian, hukum benar-benar ditegakkan atau hanya sekadar slogan.

Red.timmediainvestigasimerahputih.online