KEDIRI,mediainvestigasimerahputih.online – Pemerintah Kota Kediri bersama lintas sektor menggelar rapat evaluasi rutin pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (30/3/2026). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat BAPPEDA ini membahas berbagai persoalan yang muncul di lapangan, khususnya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Rapat dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program strategis nasional tersebut.

Sejumlah isu penting menjadi perhatian dalam evaluasi ini, mulai dari pemenuhan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), perbedaan data penerima manfaat, hingga penyeragaman jadwal distribusi MBG di sekolah. Selain itu, kualitas pangan, pengelolaan limbah, serta mekanisme pengaduan melalui website LENTERA juga turut dibahas.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Kediri berencana membangun SPPG baru di tiga lokasi, yakni Kelurahan Lirboyo, Singonegaran, dan Tosaren. Langkah ini mengacu pada kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Kediri terkait percepatan pelaksanaan MBG.

Ferry Djatmiko juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang dinilai mampu membantu menyelesaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Kediri, Badan Gizi Nasional melalui perwakilannya Ian, menyampaikan bahwa pengawasan program kini diperketat dengan melibatkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran serta menjaga kualitas dan ketepatan sasaran program.

Ia juga meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait anggaran MBG. Menurutnya, biaya bahan baku per porsi tidak mencapai Rp15.000 seperti yang ramai dibicarakan.

“Untuk porsi anak-anak sebesar Rp8.000, sedangkan porsi dewasa Rp10.000,” jelasnya.

Dari sisi teknis, Dinas Kesehatan Kota Kediri melaporkan bahwa dari total 51 SPPG, sebanyak 44 sudah mengantongi SLHS. Sisanya masih dalam proses, baik melalui inspeksi kesehatan lingkungan maupun tahap pengajuan.

Sementara itu, dinas terkait lainnya juga memaparkan progres masing-masing. Dinas Kominfo menyebut data penerima MBG terus diperbarui secara berkala berdasarkan data kader di tingkat kelurahan, meski masih diperlukan sinkronisasi antarinstansi.

Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan bahan makanan yang digunakan aman dan tidak mengandung zat berbahaya. Sedangkan DLHKP terus melakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah guna meminimalkan dampak lingkungan.

Rapat evaluasi ini melibatkan berbagai instansi, mulai dari OPD di lingkungan Pemkot Kediri, aparat penegak hukum, hingga unsur TNI-Polri dan lembaga vertikal lainnya.

Melalui evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Kediri semakin optimal, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Red.Timinvestigasimerahputih