Makassar, mediainvestigasimerahputih.online – Dugaan praktik pungutan liar dalam proses penempatan kepala sekolah di Kota Makassar menjadi sorotan publik setelah pengakuan sejumlah calon kepala sekolah beredar luas di media sosial. Dalam informasi yang viral tersebut, beberapa calon kepala sekolah mengaku diminta menyerahkan uang hingga Rp30 juta untuk kepentingan tertentu sebelum proses penempatan jabatan.

Mencuatnya isu tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk LSM PERAK Indonesia yang mendesak Pemerintah Kota Makassar agar tidak mengabaikan persoalan tersebut. Lembaga tersebut meminta dilakukan investigasi secara menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang beredar sekaligus menjaga integritas tata kelola birokrasi di sektor pendidikan.

Koordinator Divisi Hukum dan Pelaporan LSM PERAK Indonesia menyatakan bahwa dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang namanya disebut dalam pengakuan para calon kepala sekolah. Menurutnya, langkah tersebut penting agar fakta dapat diungkap secara objektif dan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Dalam pemberitaan yang beredar, beberapa nama pejabat dan pihak lain ikut disebut dalam dugaan tersebut. Namun hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut, sehingga tuduhan tersebut masih berupa klaim yang memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.

LSM PERAK juga meminta aparat penegak hukum serta aparat pengawasan internal pemerintah untuk segera melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang. Apabila ditemukan bukti yang cukup, proses hukum diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Selain itu, lembaga tersebut menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada calon kepala sekolah yang bersedia memberikan keterangan atau menjadi saksi dalam proses penyelidikan. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pihak-pihak yang mengetahui informasi agar tidak ragu menyampaikan fakta kepada aparat penegak hukum.

Kasus yang tengah menjadi perhatian publik ini dinilai penting untuk segera memperoleh kepastian. Transparansi dalam proses penempatan kepala sekolah dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Makassar maupun pihak-pihak yang namanya disebut dalam dugaan tersebut. Oleh karena itu, seluruh informasi yang beredar masih menunggu hasil klarifikasi dan proses penyelidikan dari instansi yang berwenang.