Kediri, mediainvestigasimerahputih.online – Aktivitas penjualan minuman beralkohol (minol) secara terbuka di Kabupaten Kediri kembali menjadi perhatian publik. Kali ini sorotan mengarah pada sebuah outlet yang diduga memperdagangkan berbagai jenis minuman beralkohol golongan B dan C, sementara legalitas usaha yang ditunjukkan kepada publik disebut hanya berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan perizinan yang seharusnya dimiliki pelaku usaha sebelum melakukan perdagangan minuman beralkohol. Pasalnya, berdasarkan berbagai ketentuan perizinan perdagangan minuman beralkohol, NIB merupakan tahapan awal administrasi usaha dan bukan satu-satunya dokumen yang menjadi dasar penjualan minol tertentu.

Dari informasi yang beredar, outlet yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kediri itu secara terang-terangan memajang dan menjual berbagai merek minuman beralkohol dengan kadar yang masuk kategori golongan B maupun golongan C. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara jenis usaha yang dijalankan dengan izin yang dimiliki.

Sejumlah pihak menilai persoalan ini tidak dapat dianggap sepele. Selain menyangkut aspek perizinan, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol juga berkaitan dengan ketertiban umum dan kepastian hukum bagi pelaku usaha lainnya yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan.

Dalam berbagai daerah di Indonesia, penjualan minuman beralkohol golongan B dan C umumnya mensyaratkan izin khusus dari pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan terdapat daerah yang memberikan sanksi administratif hingga penutupan usaha terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sesuai.

Persoalan semakin menarik perhatian karena produk yang dipasarkan bukan hanya minuman berkadar alkohol rendah, melainkan juga produk yang masuk kategori golongan B dan C. Berdasarkan klasifikasi yang berlaku, golongan B memiliki kadar alkohol lebih dari 5 persen hingga 20 persen, sedangkan golongan C memiliki kadar alkohol lebih dari 20 persen hingga 55 persen.

Masyarakat kini menunggu langkah dari instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha tersebut. Jika seluruh perizinan telah dipenuhi, maka polemik dapat segera terjawab. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, publik berharap ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dinilai penting agar tidak menimbulkan kesan adanya pelaku usaha yang bebas menjalankan aktivitas perdagangan tanpa memenuhi seluruh kewajiban administrasi yang dipersyaratkan. Di sisi lain, kepastian hukum juga diperlukan untuk melindungi iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Hingga menjadi perbincangan publik, isu mengenai kelengkapan izin penjualan minuman beralkohol tersebut masih menjadi perhatian berbagai kalangan yang berharap adanya penjelasan resmi dari pihak terkait guna menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.